Ki Bagus Hadikusomo: Krisis Politik dan Ekonomi Diselesaikan Kembali ke Agama

Ki Bagus Hadikusomo: Krisis Politik dan Ekonomi Diselesaikan Kembali ke Agama 

Pada grup WA Muhammadiyah, Dr. (Cand) H. Risman Muchtar, S.Sos., M.Si memposting File PDF artikel Majalah Mingguan, Ilmu dan Amal Suara Muhammadiyah Dj. Achir 1371 - Maret 1952 halaman 251. 

Di dalam Majalah publikasi Pengurus Besar Muhammadijah itu dikutip isi pikiran Angota Parlemen K Bagus Hadikusomo yang  adalah juga Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah 1944-1953.

Ki Bagus Hadikusumo  adalah seorang tokoh BPUPKI. Ia dilahirkan di kampung Kauman dengan nama kecil R. Hidayat pada 11 Rabi'ul Akhir 1308 H (24 November 1890) dan wafat di Jakarta (4 November 1954). Ki Bagus adalah putra ketiga dari lima bersaudara Raden Kaji Lurah Hasyim, seorang abdi dalem putihan (pejabat) agama Islam di Kraton Yogyakarta.

Beliau  digantikan oleh AR Sutan Mansur 1953-1959. Sebelum itu  Ahmad Rasyid Sutan Mansur adalah   Konsul Muhammadiyah Sumatera Barat 1931-1944 berdasarkan Konperda Payakumnuh 1931. Lahir di Maninjau 15 Desember 1895 dan wafat di Jakarta 25 Maret 1985. Beliau waktu dinas militer adalah Mayor Jenderal (Tituler) Bintang 2 .

Kembali ke Suara Muhammadiyah dan Ki Bagus Hadikusomo. Krisis politik dan ekonomi yang dihadapi Indonesia itu merupakan kelanjutan tahun-tahun sebelumnya. Selepas Indonesia merdeka, pemerintah diperhadapkan dengan berbagai masalah, masalah keamanan nasional, masalah ekonomi. Pemerintah berupaya melakukan efesiensi anggaran pertahanan dengan cara melakukan rasionalisasi jumlah anggota TNI, tentara yang tidak memenuhi standar kualitas profesional diberhentikan dari dinas.

Krisis utama, lebih dari soal militer itu adalah pemerintah yang jatuh bangun dan tidak stabil. Perubahan sistim pemerintahan dari presidensil kepada parlementer, 19 Agustus 1945 hingga 5 Juli 1959, telah menempatkan Sukarno sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan di pegang oleh perdana menteri yang bertangungjawab kepada parlemen (DPRS). 

Sistim parlementer yang mengharuskan Perdana Menteri bertangungjawab kepada parlemen, menyebabkan sering terjadi konflik antara parlemen dan pemerintah yang berakhir dengan mosi tidak percaya terhadap pemerintah yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan. 

Dalam sistem parlementer di Indonesia, jalannya pemerintahan tidak stabil sering terjadi konflik antar parlemen dan pemerintah yang menyebabkan umur suatu pemerintahan sangat pendek, sering terjadi pergantian pemerintahan. Sementara keadaan onomi belum pula stabil. Di antaranya juga sudah banyak yang korupsi dan sebagainya. Berikut jawaban Ki Bagus Hadikusomo.